PAREPARE — Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Parepare Sulsel berharap kegiatan Mappadendang masuk dalam regulasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Seperti diketahui, Mappadendang merupakan tradisi rutin masyarakat suku Bugis saat menyambut datangnya musim panen.
Kepala Dinas PKP Kota Parepare, Wildana mengatakan, Mappadendang adalah bentuk kesyukuran kepada Allah SWT atas berkah hasil panen yang diterima. Selain itu bebernya, Mappadendang merupakan wujud kegembiraan atas berkah tersebut yang telah diwariskan oleh para orang tua dahulu.
“Ini adalah bentuk kesyukuran kepada Allah SWT atas berkah berupa hasil panen dan juga wujud kegembiraan kita atas berkah itu yang kita sudah terima dari orang tua kita terdahulu dan ini pula yang Insya Allah akan kita warisan kepada anak cucu kita,” tuturnya seusai menghadiri acara pesta panen yang digelar Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas PKP di Saung Tani Bocco-boccoe, Kelurahan Wattang Bacukiki, Senin 15 Maret 2021.
Kata Wildana LP2B itu adalah jaminan pemerintah terhadap kelestarian lahan pertanian pada masa depan. Oleh karenanya, sebagai SKPD teknis kata dia, pihaknya mendorong upaya pelestarian Mappadendang tersebut masuk dalam bentuk regulasi LP2B
“Kami sangat mengharapkan DPRD untuk segera mempercepat proses pembahasan PERDA LP2B. Semoga kita semakin memiliki soliditas dan koordinasi efektif guna mewujudkan pertanian yang berkelanjutan di kota Parepare,” terangnya
Wildana berharap acara Mappadendang menjadi media sarana yang positif untuk kemajuan pertanian di Parepare. “Semoga Mappadendang ini menjadi langkah yang baik untuk memajukan pertanian di Kota ini kedepan,” tandasnya.
Walikota Parepare melalui Asisten II, Hj Suryani, mengajak petani untuk mensyukuri hasil produktivitas pertanian ditengah pandemi Covid-19.
Ia berharap produktivitas pertanian khususnya di Parepare terus mengalami peningkatan meski disadari lahan yang sangat terbatas.
Untuk itu kata dia, semua stakeholder dapat memberikan pendampingan kepada para petani dalam upaya peningkatan produktivitas guna lebih mensejahterakan petani. “Seperti ketersediaan pupuk yang murah dan pendistribusian perlu pengawasan agar tepat sasaran kepada yang berhak memperolehnya,” imbuhnya.
(Wal)
