Ekonomi
VOICE SULSEL — Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku bakal menyurati pemerintah daerah (pemda) guna menindak orang-orang yang melakukan fenomena “ngemis online” di platform media sosial “Tiktok”. Ia menegaskan bahwa fenomena mengemis, baik online maupun offline memang tidak diperbolehkan. “Nanti saya surati ya. Ndak, ndak (bukan ke kepolisian). Saya imbauan ke daerah, tugas saya itu untuk…
VOICE SULSEL — Pemerintah Kota Parepare terus menggenjot pemberdayaan UMKM. Salah satunya pengadaan kontainer UMKM di pelataran masjid terapung Parepare. Namun keberadaan kontainer itu mendapat sorotan warganet di media sosial. Salah satu akun sosmed mengunggah postingan yang menyebut kontainer rongsokan dipamer di Parepare dengan anggaran kurang lebih sebanyak Rp7 M (miliar). Kepala Dinas Tenaga Kerja…
VOICE SULSEL — Produsen rumput laut Sulsel melalui PT Bantimurung Indah Bosowa Group mengikuti pameran di Kuala lumpur Malaysia ” 17th Malaysia Internasional Branding Showcase atau My Brands di KLCC (kuala lumpur Comvention Centre) yang berlangsung selama tiga hari, 2-4 November 2022 Direktur PT Bantimurung Indah Muhammad Ahsan menjelaskan bahwa pameran internasional ini penting untuk…
VOICE SULSEL — Guru serifikasi dan non sertifikasi harus bersabar. Sebab pembayaran tunjangan yang telah berjalan 11 bulan belum bisa dilakukan. Alasannya, uang di kas daerah untuk pembayaran itu tidak cukup. Sehingga, Badan Keuangan Daerah Parepare belum mencairkan tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi guru tersebut Besaran anggaran yang harus disiapkan untuk membayar semua tunjangan guru…
VOICESULSEL — Kasus perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Parepare, Adriani Idrus membenarkannya. Adriani menyebut, tahun 2019 terdapat 9 kasus perceraian, naik menjadi 12 kasus di tahun 2020, dan naik lagi menjadi 15 kasus…
VOICESULSEL — Sebanyak Rp2.830.630.216 diselamatkan jaksa pengacara negara bidang perdata dan tata usaha negara dari denda keterlambatan mega proyek di Parepare. Yang terbesar denda pembangunan masjid terapung sebesar Rp 2,7 miliar lebih. Denda itu adalah keterlambatan pembangunan masjid tahap II tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.561.574.054 dan kekurangan volume pembangunan tahap I tahun anggaran 2021 sebesar…
