PAREPARE VOICE SULSEL — Aliansi Masyarakat Peduli Banjir (Ampibi) Kota Parepare menggelar konferensi pers terkait komitmen pemerintah kota Parepare menangani persoalan banjir di Kota Parepare. Hal itu disampaikan Ketua Ampibi Kota Parepare Mu’thazim saat jumpa pers di warkop 828 Parepare, Rabu 5 Juli 2023. Dalam keterangannya, Mu’thazim mengaku sedianya akan melakukan audiensi dengan Wali Kota Parepare, namun Wali Kota bersama Wakil Walikota Parepare tidak berada ditempat atau sedang melakukan kunjungan ke luar daerah.
“Sedianya hari ini kita akan audiensi dengan Wali Kota Parepare untuk mempertanyakan apa aksi pemerintah dalam menangani banjir yang mengancam warga kota setiap musim hujan tiba,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Mu’thazim, pihaknya akan mempertanyakan dokumen perencanaan terkait langkah penanganan banjir yang akan dilakukan pemerintah agar kiranya dapat menjadi jawaban yang bisa membuat masyarakat tenang setiap menghadapi musim penghujan. “Mudah-mudahan nanti pada hari Senin depan kita dapat diterima pemerintah supaya kami bisa mendapatkan jawaban dari rencana pemerintah dalam menangani banjir ini,” paparnya.
Mu’thazim juga menyinggung soal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang terkait dengan persoalan banjir. Sebab pihaknya melihat ada beberapa titik yang berpotensi terdampak apabila banjir terjadi di Parepare. “Apakah ini sudah masuk dalam RKPD pemerintah,” jelasnya.
Sementara Itu Pembina LSM Fokus Rahman Saleh juga turut bersuara. Ia mengatakan hujan yang terjadi di Parepare dua hari terakhir seharusnya menjadi isyarat dari Tuhan bagi pemerintah kota Parepare untuk melakukan persiapan dan langkah antisipasi. “Hujan ini menjadi isyarat Tuhan untuk pemerintah kota Parepare tentang bagaimana persiapannya, apalagi musim penghujan kembali diperkirakan terjadi pada bulan Oktober November mendatang,” katanya.
Rahman menegaskan keinginannya bertemu Walikota Parepare untuk mempertegas solusi banjir yang pernah ditawarkan pemerintah ke masyarakat dalam hal pengendalian banjir saat musim hujan datang. “Ada kekhawatiran kita setelah melihat dilapangan ternyata belum ada gerakan oleh pemerintah, seperti pengerukan bantaran sungai dan perbaikan saluran air, sementara banjir di Parepare menjadi ancaman nyata setiap tahun,” katanya.
Eks legislator yang vokal melayangkan kritik ini menyebut, baik pemerintah kota maupun DPRD tidak memiliki keprihatinan terhadap bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. “Mungkin mereka berpikir nanti banjir lagi baru turun memberikan bantuan, mi instan, membuka dapur umum lalu foto-foto,” katanya menyesalkan. “Jangan seperti pemadam kebakaran, nanti terjadi bencana baru turun,” lanjutnya.
Rahman Saleh menyebut cara-cara penanganan bencana seperti itu adalah cara amatiran untuk mengelabui rakyat. “Makanya kami terpanggil menagih janji Walikota, tetapi pejabat ini tidak ditempat. Tadi ada usul untuk bertemu saja dengan DPR, tapi saya katakan untuk apa ke DPR, mereka itu juga tidak berdaya, bahkan lebih berdaya LSM daripada DPRD,” terangnya.
Rahman juga menilai Pemkot terus berasumsi atas klaim banjir kiriman yang terjadi di Parepare. Menurut dia, kalau itu banjir kiriman yang rutin terjadi, seharusnya pemerintah sudah lebih dulu mengantisipasi dengan tindakan pengerukan dan pembersihan saluran atau irigasi air. Termasuk mengawasi perumahan yang dibangun pada bantaran sungai yang kerap diterjang banjir.
Sementara itu salah satu warga Kelurahan Lumpue, Tasmang turut prihatin atas kondisi banjir yang rutin terjadi dan menimpa dirinya. Menurutnya, setiap banjir, daerah sekitar Salo Karajae dan warga Lumpue terimbas parah. Sehingga dirinya meminta pemerintah untuk segera melakukan langkah antisipasi. “Sudah dua kali banjir dan kami warga Lumpue merasakan sangat parah, makanya kami minta pemerintah agar secepatnya melakukan pengerukan sungai sebelum memasuki musim hujan,” tandasnya.(ak)