MAKASSAR – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dalam membangun daerah.
Pernyataan itu disampaikan JK saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional (Rakerkornas) XXXV APINDO di Hotel Claro Makassar, Senin (3/8/2026), menjawab pertanyaan Ketua APINDO Luwu Utara yang juga Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim.
Menurut JK, kemampuan seorang kepala daerah justru diuji ketika kondisi ekonomi sedang mengalami tekanan dan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat terbatas.
«”Kalau kepala daerah tahunya hanya menunggu transfer dari pusat, semua orang juga bisa jadi bupati,” tegas JK.»
Ia menilai, kepala daerah harus memiliki visi membangun perekonomian daerah, bukan sekadar mengelola APBD. Salah satu caranya adalah membangun sinergi dengan dunia usaha, investor, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan agar aktivitas ekonomi tetap tumbuh.
“Tugas kepala daerah adalah merangsang perputaran uang masyarakat dan pengusaha di daerahnya agar lebih besar daripada dana yang berasal dari APBN maupun APBD,” ujarnya.
JK menegaskan, iklim investasi yang sehat serta kemudahan berusaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kepala daerah harus mampu menciptakan kebijakan yang menarik bagi investor dan pelaku usaha.
Sebagai contoh, JK mengangkat kepemimpinan Wali Kota Makassar periode 1965–1978, HM Daeng Patompo, yang dinilainya berhasil menggerakkan ekonomi melalui berbagai kemudahan bagi dunia usaha.
“Beliau banyak memberi insentif dan kemudahan kepada pengusaha, bukan membebaninya. Infrastruktur ekonomi dibangun, ruang bagi pengusaha berkembang dibuka, sehingga ekonomi kota ikut tumbuh,” kenang JK.
JK mengaku masih berstatus mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin ketika Daeng Patompo memimpin Makassar. Pada masa yang sama, ia juga mulai dipercaya ayahnya, Hadji Kalla, untuk mengembangkan usaha keluarga di bidang perdagangan, transportasi, otomotif, dan sektor pangan.
Menurut JK, kepemimpinan yang visioner dan berpihak pada pertumbuhan ekonomi merupakan kunci agar daerah tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah pusat.(*)