Teken MoU bersama KLHK, Pertamina DPPU Hasanuddin Komitmen Dukung Pengembangan Masyarakat di Kawasan Perhutanan Sosial Cindakko

MAKASSAR, VOICE SULSEL – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mengadakan kegiatan temu mitra perhutanan sosial dalam rangka sinergitas PROPER wilayah Sulawesi yang dihadiri langsung oleh Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. selaku Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dan Dra. Jo Kumala Dewi M. Sc selaku Direktur Kemitraan Lingkungan, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Pada kesempatan tersebut, Pertamina Patra Niaga DPPU Hasanuddin yang memiliki program pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Tompobulu, Dusun Cindakko, Kabupaten Maros yang merupakan salah satu Kawasan perhutanan sosial melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau MoU (Memorandum of Understanding) bersama dengan LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa Cindakko) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dalam hal pengembangan Masyarakat di Dusun Cindakko.

Dalam kesepakatan bersama antara Pertamina Patra Niaga DPPU Hasanuddin, LPHD Cindakko dan KLHK Dirjen PKSL menyepakati bersama untuk dapat memfasilitasi dan membantu peningkatan produktivitas KOGUMA (Kopi, Gula dan Madu) yang menjadi sumber daya alam terbesar di Dusun Cindakko serta membantu memberikan akses pasar atas potensi-potensi produk yang dimiliki oleh Dusun Cindakko.

Sebagaimana diketahui bahwa Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/ hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan taman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. dalam sambutannya menyampaikan pentingnya dunia usaha dalam percepatan dukungan untuk program pengembangan perhutanan sosial karena dunia usaha dapat berperan secara aktif melalui program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) untuk turut serta dalam memajukan ekonomi masyarakat di daerah kawasan perhutanan sosial.

“Kolaborasi merupakan kunci dalam keberhasilan pembagunan perhutanan sosial yang ada, dimana saat ini sudah ada 10.200 KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) dengan 1.510 pendamping. Diharapkan para pendamping KUPS ini akan terus bertambah dengan banyaknya kolaborasi dengan banyak instansi, diawali di Sulawesi, adanya perjanjian kerjasama dengan Pertamina Patra Niaga DPPU Hasanuddin merupakan bentuk keseriusan pemerintah dan kolaborasi dengan lembaga dalam mengembangkan masyarakat di kawasan perhutanan sosial,” ujar Bambang.

Terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan Pertamina Patra Niaga DPPU Hasanuddin yang sudah sejak tahun 2020 melaksanakan program pemberdayaan masyarakat disana terutama dalam mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Dusun Cindakko yaitu Kopi, Gula dan Madu.

“Diawal masuk ke Dusun Cindakko, Pertamina melakukan kegiatan penanaman kopi disana dilanjutkan dengan pengembangan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki seperti pembuatan gula aren menjadi gula semut untuk dapat dijual dengan harga lebih tinggi serta budidaya lebah madu yang semula masih tradisional, saat ini sudah dilakukan inovasi budidaya yang dapat dibudidayakan di depan rumah masing-masing warga serta masyarakat pun belajar bagaimana melakukan panen lestari,” ujar Fahrougi.

Berkat adanya LPHD Cindakko, produk-produk yang dibuat oleh masyarakat saat ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya dan dapat dipasarkan secara resmi, dimana Pertamina Patra Niaga DPPU Hasanuddin pun terus berkomitmen dalam membantu penetrasi pasar untuk produk-produk unggulan KOGUMA tersebut untuk dapat dijual ke segmen pasar yang tepat guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Cindakko.

“Kami berharap dengan adanya kolaborasi dan MoU bersama antara Perusahaan dengan pemerintah dalam hal ini KLHK serta LPHD Cindakko, program TJSL Cindakko Menyala (Mandiri Ekonomi, Jaya Sumber Daya Alam dan Lengkap Nutrisi) dapat ambil peran dalam memajukan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kawasan Perhutanan Sosial,” pungkasnya.

Program Cindakko Menyala ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk nomor 1 yaitu untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan TPB nomor 8.(*)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *