Demo Menuntut Sejumlah Kadis Dicopot Menggema di Parepare, Ada Apa?

Bagikan

PAREPARE, VOICESULSEL — Sejumlah aksi demonstrasi menggema di kota Parepare akhir-akhir ini. Demo tersebut menuntut sejumlah Kepala Dinas Kota Parepare dicopot dari jabatannya.

Aksi yang dilakukan organisasi yang mengatasnamakan diri Jaringan Oposisi Loyal (JOL) menuntut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare serta Kepala Dinas Perhubungan dicopot dari jabatannya.

Aksi itu berlangsung di depan kantor walikota parepare, senin, 3 maret 2025.

“Kami minta Walikota Parepare Tasming Hamid mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Perhubungan,” ujar Dehata selaku koordinator aksi, Senin, 3 Maret 2025.

Alasan permintaan pencopotan kata Dehata disebabkan kedua kadis tersebut dinilai melanggar kebijakan terkait program yang dilakukan dan merugikan masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan misalnya, sekaitan dengan pengelolan parkir di RSUD Andi Makkasau dan RS Hasri Ainun Habibie yang dikerjasamakan dengan pihak CV Mitra Parkir Utama.

Akibat dari kebijakan tersebut, lanjut Dehata, 30 pekerja parkir di dua tempat itu terpaksa kehilangan mata pencaharian setelah digantikan dengan parkir portal digital.

“Ini sudah kami laporkan ke polda dan sudah dilakukan pemanggilan,” ungkapnya.

Lain halnya dengan Ketua LSm Lingkar Hijau Parepare Ikbal Rahim Gani yang menyampaikan pesan demonstratif untuk mencopot Kepala Satpol PP Parepare. Ikbal menilai, Kasatpol PP Parepare Andi Ulfa tebang pilih dalam penegakan perda.

“Ada kebijakan Kasatpol PP terkait menarik sewa tenan dari UMKM yang menjual di Taman AISA milik pemerintah, padahal seharusnya tidak boleh,” kata Ikbal.

Ikbal menuduh Kasatpol PP menjadi pelaksana atau menjadi Event Organizer (EO) di Taman Asia untuk meraih keuntungan dengan memanfaatkan orang lain untuk menarik sewa dari tenan yang masuk menjual disana.

Kasatpol PP Andi Ulfa Lanto menegaskan terkait kebijaknnya di taman AISA untuk melindungi aset milik pemerintah.

“Taman AISA itu kepanjangan dari Aku Cinta Satpol PP, jadi kami mendirikan pos jaga disana untuk menjaga aset daerah. Termasuk tenan UMKM adalah bentuk pemberdayaan kepada masyarakat yang telah dibina selama dua tahun terakhir,” katanya.(*)