PAREPARE, VOICESULSEL — Debat Publik Kedua Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare yang diselenggarakan oleh KPU Parepare bekerjasama dengan fajar tv berlangsung sukses. Kali ini penyelenggara mengangkat tema debat “Strategi Kebijakan Pemerintah Terkait Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang digelar di Gedung Islamic Centre Parepare, Jumat malam 8 November 2024.
Pada pemaparan visi-misi para calon, Calon Walikota Parepare nomor urut 2. Ir Muhammad Zaini membeberkan beberapa langkah strategis yang akan dilakukan pada pemerintahannya kelak bila terpilih, yakni;
1. Mengembangkan potensi lokal dan membuka ruang bagi investor
2. Menanggulangi kemiskinan melalui kemandirian ekonomi
3. Memberdayakan umkm dan koperasi serta produk lokal
4. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tanaga medis dan infarstruktur kesehatan
6. Meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan,baik formal dan non formal
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan layanan pemerintahan yang lebih profesioanl dan dinamis.
“Insyaallah jika MZ Berbakti terpilih, maka harapan untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan menuju Indonesia Emas,” ujar MZ
Sementara Calon Wakil Walikota Parepare Professor Baktiar Tijjang menambahkan akan membangun tim kerja dengan menempatkan ASN berdasarkan kompetensi dan keahlian, kemudian kelembagaan perangkat daerah yang efektif yang akan dibantu oleh para akademisi dan LSM sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. “Membangun sinergitas pembangunan antara pemerintah kota, provinsi dan pusat,” jelasnya.
Paslon usungan partai Gerindra dan PKB itu mendapat giliran pertama untuk menjawab pertanyaan dari panelis debat, Professor Muhammad Su’un dengan sub tema Pengelolaan APBD.
Pada pertanyaan itu MZ Berbakti diminta menjawab terkait pengelolaan utang Pemerintah Kota Parepare pada proyek fisik APBD 2023 agar tidak berkepanjangan dan berakibat pada penumpukan hutang dan stabilitas alokasi dan prioritas belanja daerah.
Paslon MZ Berbakti yang dengan tegas mengaku akan melakukan penataan dan prioritas anggaran, termasuk mengoptimalisasi pendapatan asli daerah serta pengendalian belanja pemerintah yang direncanakan dengan cermat dan sistematis.
“Peningkatan efsiensi pada proyek-proyek pembangunan serta pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat seperti, DAU dan DAK,” ujar Cawalkot Nomor Urut 2, Professor Baktiar Tijjang.
Baktiar menambahkan, pada pengelolaan APBD yang efektif juga diperlukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, termasuk peningkatan partisiapasi swasta dalam proyek infrastruktur.
“Dan yang paling penting adalah menggunakan e-budgeting, supaya tidak ada lagi proyek yang ditender tanpa anggaran. Jangan seperti dulu-dulu,” kata Rektor Institut Andi Sapada itu.(Fs)
