PAREPARE, VOICESULSEL — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare melakukan Press Release kinerja APBN lingkup Ajatappareng triwulan III tahun 2024.
Kegiatan itu dihadiri Kepala KPPN, ferryal Resque, Kepala KPP Pratama, Helmy Afrul,
Kepala KPBC diwakili oleh syamsul Bahri (kepala seksi Kepabeanan dan Cukai)
Kepala KPKNL diwakili oleh azhar hamka (kepala seksi Hukum dan Informasi).
Kepala KPPN Ferryal Resque mengungkap terdapat empat Unit Kerja Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengawal APBN.
“Urgensinya, selama ini kami diminta perlu memberitahu tahu kinerja APBN dari sisi penerimaan dan belanja. Khusus kami di KPPN dari sisi belanjanya,” ujarnya dihadapan awak media, di kantor KPPN Parepare, Kamis 31 Oktober 2024.
Menurut Ferryal, APBN dirancang sedemikian rupa untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara. Ia menyampaikan, terdapat 104 satuan kerja ditambah 5 pemerintah daerah di Ajatappareng Sulsel yang tercover dalam belanja anggaran dengan nilai mencapai Rp 6,1 triliun.
“Pagu Dipa kementerian lembaga (instansi vertikal) memcapai 1,6 triliun, sementara
Pagu Dipa transfer ke pemerintah daerah nilai belanjanya mencapai 4.4 triliun, sehingga total belanja hingga Rp 6,1 triliun,” jelasnya.
Namun kata dia, dari jumlah itu, belanja kementerian lembaga yang terealisasi sampai triwulan ke III baru mencapai 1, 078 triliun. Sementara realisasi transfer ke daerah sudah Rp 3,4 triliun. Sehingga persentase realisasi pada kisaran 75 persen.
Kata dia, dari nilai tersebut, terdapat serapan anggaran yang telah mencapai atau melampaui target, seperti bantuan sosial dan belanja pegawai. Namun dari sisi belanja modal dan belanja barang diakui masih kurang optimal.
“Kalau terkait belanja barang dan modal ini biasanya terkait proyek infrastruktur dan cenderung stabil pada saat-saat akhir tahun,” jelas dia.
“Puncaknya nanti diakhir tahun baru akan terealisasikan karena ini sifatnya akumulasi,” imbuh dia.
Sementara Kepala KPP Pratama Parepare, Helmi Afrul menjelaskan, dari sisi penerimaan negara melalui pajak mengalami pertumbuhan sebesar 13 persen dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama.
“Dari Rp 6,1 triliun belanja, terdapat pajak didalamnya. Tahun 2023 lalu, sebanyak 56 persen kontribusi belanja pemerintah,” ujarnya.
Sementara target tahun ini 565,35 miliar dan realisasi 357,14. Ada pertumbuhan 13 persen,” tambah Helmi.
Begitupun sisi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang juga mengalami trend peningkatan yang positif.
Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai Syamsul Bahri menjelaskan ada 6 jenis penerimaan yang terkait Kepabeanan dan cukai dengan realisasi hingga triwulan III telah mencapai 81 persen atau sebesar Rp 121 miliar. Ia pun optimistis mampu melampaui target penerimaan pada tutup buku tahun ini.
Beberapa wartawan sempat menyodorkan pertanyaan seputar barang impor dari luar negeri seperti pakaian bekas dan produk makanan dari Malaysia yang banyak dijual di Parepare.
“Korbisnis kami hanya di cukai, sementara kalau pakaian impor bekas itu domainnya lain,”‘jelasnya.(*)
