Oleh : Awaludin Kadir
Patut diapresiasi terobosan yang dilakukan PT Pertamina dengan penerapan QR Code BBM Solar dan Pertalite bersubsidi ditengah masyarakat. Pasalnya kebutuhan BBM dari tahun ke tahun yang terus meningkat harus diimbangi dengan konsumsi yang tepat sasaran agar tidak menggangu ekosistem ekonomi khususnya bagi pengguna BBM bersubsidi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Selain itu, terobosan ini juga mendukung program langit biru dan pengurangan emisi gas rumah kaca untuk lingkungan yang sehat. Penghematan subsidi juga dapat direalokasikan untuk belanja infrastruktur energi, sarana dan prasarana, anggaran pendidikan dan cadangan resiko fiskal.
Coba bayangkan, berapa besar subsidi BBM yang harus dibayar pemerintah bila tidak ada pembatasan konsumen BBM bersubsidi. Sebab, konsumen lebih cenderung menggunakan BBM subsidi itu, meskipun mereka dari golongan yang mampu, yang peruntukannya tidak untuk mereka. Tentu diukur dari jenis kendaraan yang dimilikinya.
Bahkan menurut data yang saya baca, menunjukkan bahwa ternyata selama ini masih banyak kendaraan mewah yang menggunakan BBM subsidi. Berdasarkan data tahun 2022, disebutkan masih ada 95 persen atau lebih dari 15 juta kiloliter (KL) solar subsidi dinikmati oleh 60 persen masyarakat berpenghasilan menengah keatas. Sedangkan untuk Pertalite, 80 persen atau lebih dari 19 juta KL dinikmati oleh 60 persen masyarakat berpenghasilan teratas.
Namun dengan berlakunya aturan baru ini, kabarnya sekira 7% kendaraan yang sebelumnya bisa membeli BBM subsidi, sekarang tidak akan bisa lagi. Kendaraan yang masuk ke dalam kelompok 7 persen tersebut adalah golongan kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi karena tergolong sebagai kendaraan mewah.
Bapak Presiden RI Joko Widodo juga pernah bilang, kalau pembatasan ini bertujuan untuk mengatasi masalah polusi udara, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, serta meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menganggarkan subsidi untuk pembelian BBM. Tapi dalam tiga tahun belakangan terakhir, trennya terus diturunkan.
Hal tersebut karena upaya Indonesia untuk mengurangi beban impor BBM yang sudah sangat tinggi dan upaya berdikari atas energi melalui hilirisasi serta green energy.
Tentu hal ini juga sangat beralasan. Sebab, setiap terjadi gejolak harga BBM yang naik, maka dipastikan harga-harga kebutuhan pokok ikut naik. Akibatnya daya beli menurun. Yang terdampak langsung kepada masyarakat ekonomi kelas bawah, pelaku UMKM, petani maupun nelayan.
Tanggapan Masyarakat
Masyarakat menyambut baik program QR Code Pertamina tersebut. Namun demikian, Pertamina dituntut mengadaptasi kemampuan masyarakat akan teknologi. Khususnya menyiapkan petugas pendamping bagi konsumen yang gagap teknologi (gaptek). Hal itu disampaikan tokoh masyarakat Kota Parepare, Fadly Agus Mante.
Menurut mantan anggota DPRD Parepare itu, penerapan QR Code BBM bersubsidi sangat disepakati, namun perlu dibarengi dengan adaptasi dan edukasi.
“Mungkin bisa diedukasi masyarakat tentang penggunaan QR Code, misalnya dalam bentuk pendampingan bagi yang tidak memiliki perangkat atau memahami teknologi berbasis android,” ujarnya.
Fadly mengaku bersyukur atas kebijakan tersebut, sebab dinilai berpihak kepada kelompok ekonomi masyarakat kelas menengah kebawah, sekaligus mendukung program lingkungan yang sehat.
“Kalau kebijakan pemerintah menyasar mobil dengan silinder dibawah 1.500 maka tentu kami masyarakat sangat bersyukur, sebab ini akan sangat membantu pemerintah dan masyarakat golongan menengah kebawah, tetapi kalau mobil jenis Innova masih konsumsi pertalite meskipun QR code ini diterapkan sama halnya buang garam di laut,” katanya.
Sementara warga bernama Erni Azis Rante salah seorang pengguna BBM Pertalite subsidi yang ditemui di SPBU KM2 Jalan Karaeng Burane, Kota Parepare, seusai melakukan pembelian BBM Pertalite menggunakan QR Code mengaku tidak menemui kesulitan berarti saat mendaftarkan diri dan kendaraannya untuk mendapatkan QR Code BBM bersubsidi Pertamina. Padahal, ia baru saja mendaftar untuk menggunakan QR Code tersebut.
“Tadi saya dianjurkan oleh petugas untuk mendaftar untuk membeli BBM bersubsidi. Awalnya kaget, karena info baru diterima, tetapi setelah membaca petunjuk, saya rasa tidak susah’ji,” ujarnya.
Ia mengaku, cukup memilih HP berbasis Android lalu masuk situs pendaftaran menggunakan email. “Cukup siapkan KTP, STNK dan foto kendaraan, lalu upload sesuai petunjuk,” ujarnya.
Ibu 3 orang anak itu mengaku tidak menemui kendala selama proses pendaftaran. Melainkan hanya cukup beradaptasi saja dengan teknologi dihandphone. Bahkan waktu yang dibutuhkan pun tidak sampai 1 jam dan berhasil mendapatkan QR Code untuk mengakses BBM bersubsidi di SPBU.
“Cukup mudah, dan saya sangat apresiasi program pembatasan BBM bersubsidi ini, karena outputnya pasti untuk kita semua masyarakat kelas menengah kebawah,” tuturnya.
Pertamina Patra Niaga Sulawesi Uji Coba Implementasi Di Wilayah Sulselbar
Mulai 1 Oktober PT Pertamina Patra Niaga melakukan uji coba implementasi pembelian BBM menggunakan QR Code. Gorontalo merupakan provinsi pertama di wilayah Sulawesi yang telah memberlakukan pembelian BBM menggunakan QR Code. Namun kini mulai dilanjutkan ke provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Menurut Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom mengaku, progres implementasi uji coba pembelian BBM Pertalite menggunakan QR Code di wilayah Sulselbar terbilang cukup stabil. Data menunjukkan kenaikan perlahan tapi pasti.
“Di Sulawesi Selatan Progress transaksi harian menggunakan QR Code untuk BBM Pertalite kini sudah mencapai 42%, sedangkan untuk di Sulawesi Barat, sudah mencapai 83%,” ujar Rainier.
Lebih lanjut, Rainier menyampaikan beberapa harapan dari pelaksanaan uji coba implementasi transaksi menggunakan QR Code ini.
“mencoba kehandalan system perangkat di SPBU Pertamina, memastikan pelayanan oleh petugas dalam transaksi ini berjalan baik, serta meningkatkan animo Masyarakat untuk mendaftar QR Code,” imbuhnya.
Sementara menurut Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw, menjelaskan bahwa program subsidi tepat JBKP Pertalite ini merupakan program pemerintah yang sama halnya diberlakukan untuk solar subsidi waktu lalu. Fahrougi menyampaikan banyak dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat dengan adanya program subsidi tepat ini.
“Dengan adanya pendataan penggunaan konsumen JBKP Pertalite yang lebih akurat, dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pertama, Pemda dapat menggunakan data Subsidi Tepat tersebut untuk mengatur penyaluran kuota BBM Subsidi kepada masyarakat sehingga kuota yang terbatas dapat disalurkan secara cukup dan mengurangi terjadinya antrean; Kedua, meningkatkan pendapatan daerah karena adanya potensi peningkatan PBBKB dari meningkatnya penjualan BBM non subsidi; Ketiga, membantu Pemda dalam proses pengawasan penyaluran BBM subsidi ke masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Migas No 22/2001,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fahrougi mengajak seluruh masyarakat khususnya wilayah Sulawesi dan Sulawesi Barat untuk segera mendaftarkan kendaraannya.
“Bagi yang belum mendaftar segera daftarkan kendaraannya, cukup dengan KTP, STNK, dan foto kendaraan.
Daftarkan melalui website subsiditepat.mypertamina.id atau jika menemui kesulitan bisa langsung ke SPBU, di sana kami menyediakan help desk untuk pendaftaran QR Code subsidi tepat,” imbuhnya.
Dengan demikian, sesungguhnya penerapan QR Code BBM bersubsidi ini secara tidak langsung merupakan implementasi PT Pertamina dalam membangun negeri.(*)
