VOICESULSEL — Pemerintah Kota Parepare hingga kini belum membayar Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Parepare. Sejumlah pihak khususnya ASN mempertanyakan hal tersebut. TPP sedianya diberikan kepada sekitar 1.600 ASN Pemkot Parepare dengan total anggaran Rp38,6 miliar.
DPRD pun angkat bicara. Salah satu legislator yang getol menyuarakan, Yasser Latief, kembali pertanyakan kebijakan Pemerintah Kota Parepare.
Meski sebelumnya Wali Kota Parepare telah perintahkan jajarannya melakukan konsultasi ke badan pemeriksa keuangan (BPK) guna membayar hak ASN tersebut.
Yasser Latief mengatakan, melalui Fraksi Nasdem DPRD Parepare terus memperjuangkan hak ASN tersebut. Ketua Fraksi Nasdem DPRD Parepare ini mengaku Fraksinya sudah berkali-kali mendesak Pemkot Parepare untuk segera membayar TPP, namun hingga kini belum juga ada realisasi. Sampai pada akhirnya Fraksi Nasdem mewacanakan interpelasi terhadap Wali Kota. “Kami all out memperjuangkan TPP ini. Sudah kami sampaikan berkali-kali kepada walikota untuk segera membayar hak ASN. Ternyata hanya lip service belaka. Janji-janji melulu,” kata Yasser, Sabtu, 7 Mei 2021.
Menurut Yasser Latief, langkah selanjutnya akan ditempuh adalah menggalang dukungan untuk melakukan interpelasi.
Fraksi Nasdem menduga, pemerintah ingin memangkas TPP untuk menutupi defisit anggaran yang tengah mendera keuangan Pemkot. Tapi itu mengorbankan hak ASN.
Sebelumnya, Walikota Taufan Pawe telah menugaskan jajaran terkait untuk berkonsultasi dengan BPKP mengenai pencairan TPP. Salah satu alasannya belum ada aplikasi indikator kinerja ASN, sebagai tolok ukur kinerja ASN untuk mendapatkan TPP. (*)