Talk Show Kominfo Bahas Integrasi Satu Data Pemerintah

PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Talkshow Dinamika Pembangunan dengan tema Forum Satu Data yang diselenggarakan di ruang Pusat komunikasi (Puskom) Dinas Kominfo Parepare, Jumat 29 Oktober 2021. Kegiatan ini digelar dengan tujuan penyelesaian masalah terkait Satu Data di lingkup Pemerintah Kota Parepare.

Sekretaris Daerah Kota Parepare, H.Iwan Asaad AP, M.Si yang hadir secara virtual sekaligus membuka kegiatan tersebut mengatakan,peran Forum Satu Data sesungguhnya merupakan sebuah hal yang sangat urgent, dalam upaya menyediakan data secara terintegrasi yang kemudian menjadi pijakan ataupun pedoman dalam pembuatan kebijakan.”Kalau dulu itu orang kaya adalah yang banyak uangnya, tanahnya, sawahnya, atau kebunnya. Tapi sekarang bisa kita katakan yang kaya itu orang yang banyak datanya karna kenapa, data ini merupakan sumber kekayaaan baru yang tidak dapat kita pungkiri keberadaannya,” ucap Iwan.

Iwan Asaad mengungkapkan, bahwa di era dengan teknologi digital saat ini data adalah hal yang sangat diperlukan Baik itu Pemerintah,BUMN, maupun Swasta. karena dengan data, maka basis perencanaan akan terintegrasi dengan cepat.”Daerah yang memiliki basis data yang baik, akan menjadikan data tersebut sebagai basis perencanaannya dalam membuat program yang menjadi kebutuhan masyarakat, bukan yang menjadi keinginan masyarakat.

Sehingga daerah yang anggarannya kecil, dalam penyusunan RPJMD akan jauh lebih cepat karena dilengkapi dengan data.
Kalau kita lihat di Google ataupun sosial media, justru data akan menjadi penghasilan baru bagi perusahaan tersebut. Bahkan saking pentingnya data tersebut, sampai diperjual belikan untuk suatu kepentingan,” kata Iwan.

Iwan Asaad menambahkan, ada beberapa hal yang harus dicermati secara seksama. karena Forum Satu Data
merupakan peraturan Presiden untuk menyatukan data agar lebih terintegrasi kedepannya. Sehinngga tidak ada lagi data yang simpang siur ketika akan dilakukan suatu program kerja kedepannya. “Jadi dengan satu data yang ada maka kebijakan yang akan dilakukan tidak ada lagi duplikasi, sehingga tercipta kesatuan data yang dihasilkan dari Forum Satu Data tersebut. Selalu Bapak Wali Kota mengatakan bahwa data itu penggunaannya bukan hanya satu SKPD tetapi dia adalah terintegrasi yang melalui verifikasi, dan dipastikan data yang dimaksud adalah data yang dapat digunakan bersama,” imbuhnya.

Dirinya berharap, agar penyebaran informasi kepada masyarakat dimulai dari hal kecil yang nantinya menghasilkan hal besar. “Berfikir kecil sajadapat menghasilkan hal yang besar. dan mari memulai hal sekecil apapun dari diri kita sendiri,” harap iwan.

Kabid Persandian dan Statistik Kota Parepare Muhammad Yusni, S.STP, M.Si pada kesempatan tersebut memaparkan, Berbicara tentang Forum Satu Data, kita sudah punya Perwali Nomer 48 tahun 2020 tentang sistem satu data. Pada Dinas Kominfo salah satu yang diurusi adalah tentang statistik, bedanya adalah BPS mengurusi data statistik dasar sedangkan Dinas Kominfo mengurusi data statistik sektoral, yakni data yang berada pada seluruh SKPD. “Misalnya Dinas Pertanian punya data jumlah hewan ternak dan sayuran, itulah yang dihitung.

Sementara BPS itu menghitung tentang indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, dan sebagainya. Jadi itulah yang membedakan mengapa data ini berbeda antara Kominfo dan BPS. Ada lagi yang membedakan tentang statistik khusus yang diperoleh dari masyarakat,” paparnya.

Ditempat yang sama, Kepala BPS Kota Parepare Guruh Wahyu menjelaskan dalam Forum Satu Data, pihak Kementerian sampai kepada Dinas perlu melakukan empat tahapan yaitu persiapan, penyediaan pengumpulan data, pengelolaan, dan desiminasi. Pada Forum Satu Data tersebut bagaimana sistem Pemerintah dapat menyelenggarakan proses satu data Indonesia, sesuai arahan Presiden mewujudkan data yang terintegrasi dan menjadikan data efisien dan aktif. “Jadi yang ingin kita capai dari satu data ini adalah menghindari duplikasi data, seperti yang telah dijelaskan diawal tadi bahwa banyak sekali data kita yang terduplikasi antara kementerian dan SKPD memproduksi data yang hampir sama,”jelasnya.

Guruh menambahkan, bahwa hal yang paling menonjol ketika berbicara data yakni adalah kemiskinan karena hal tersebut merupakan suatu masalah yang sampai sekarang ini masih menjadi usaha Pemerintah. “Masalah yang paling sering muncul sekarang ini adalah kemiskinan,karena hal tersebut sampai sekarang selalu menjadi titik berat Pemerintah dalam hal penanganannya. Olehnya itu data yang terintegrasi sangatlah dibutuhkan untuk menunjang seluruh program Pemerintah,” imbuhnya.

Diketahui Pembentukan forum satu data, yang telah dicanangkan sangat dibutuhkan dalam sistem pembangunan pemerintah kota Parepare. Karena dalam mengendalikan dan mengefektifkan pembangunan diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses, dan berkelanjutan.(*)

Bagikan